Jakarta, Pilar NTB.- Suasana haru sekaligus meriah mewarnai Open House Lebaran di Istana Kepresidenan, Jakarta, Sabtu (21/3/2026). Presiden Prabowo Subianto, didampingi putranya Didit Hediprasetyo, menyapa langsung ribuan warga yang memadati kompleks istana sejak siang hingga sore hari.

Kehadiran Presiden sekitar pukul 15.00 WIB disambut gelombang antusiasme luar biasa. Mengenakan baju koko putih dipadukan celana hitam dan peci hitam, Prabowo tak henti-hentinya menyalami, bersalaman, dan merangkul warga yang telah berdesak-desak sejak pagi untuk bisa bersilaturahmi langsung dengan kepala negara.

Namun, di balik gegap gempita silaturahmi, terdapat momen-momen yang menyentuh hati. Seorang ibu lanjut usia tampak tak kuasa menahan haru saat berhasil mendekati Prabowo. Dalam sekejap, ia memeluk erat sang Presiden, menepuk-nepuk punggungnya sambil menangis. Prabowo pun dengan sabar membalas pelukan tersebut, seolah berusaha menenangkan dan memberikan ketenangan bagi ibu itu.

"Beliau (Prabowo) sangat hangat, tidak canggung sama sekali. Saya lihat beliau benar-benar tulus menyapa satu per satu," ujar seorang pengunjung, menggambarkan suasana di lokasi.

Pemandangan serupa juga terlihat di berbagai sudut ruang acara. Beberapa warga lain, terutama ibu-ibu, tak bisa menyembunyikan air mata bahagia setelah berkesempatan bersalaman langsung dengan Presiden. Bagi mereka, momen ini bukan sekadar tradisi tahunan, melainkan kesempatan langka untuk merasakan kedekatan dengan pemimpin bangsa.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indira Wijaya turut mendampingi Presiden sepanjang acara. Kehadiran Didit Hediprasetyo, yang tampil dalam balutan koko biru dan peci hitam, juga menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung.

Panitia pelaksana memperkirakan jumlah warga yang hadir mencapai 4.000 hingga 5.000 orang dari siang hingga sore. Antrean panjang sempat terjadi di pintu masuk, namun proses pengamanan dan pengaturan jalur berjalan tertib. Untuk mengantisipasi lonjakan pengunjung, pihak istana menyediakan tenda tambahan di area luar sebagai ruang tunggu jika kapasitas dalam ruangan sudah penuh.

Tak hanya bersilaturahmi, masyarakat yang datang juga disuguhi beragam hidangan Lebaran, mulai dari ketupat hingga makanan ringan khas. Sejumlah hiburan sederhana disiapkan untuk anak-anak yang turut hadir bersama keluarga.

Acara open house ini mengikuti pola yang sama dengan tahun sebelumnya, di mana Istana Kepresidenan dibuka untuk umum sebagai wujud silaturahmi Presiden dengan rakyat di momen Idulfitri. Tradisi ini menjadi salah satu bentuk pendekatan langsung yang terus digalakkan Prabowo sejak awal masa pemerintahannya.

Suasana hangat dan haru yang tercipta di Istana pada hari kemenangan ini menjadi potret bagaimana sosok Presiden tidak hanya dilihat sebagai pemimpin, tetapi juga sebagai "bapak bangsa" yang dirangkul dan dirindukan oleh masyarakat dari berbagai lapisan.


Lumpur yang Menelan Nyawa

Hari menjelang sore di Pulau Kabaena, Sulawesi Tenggara, pertengahan Maret lalu. Cuaca ekstrem dan angin barat berhembus membawa gelombang air pasang naik ke pesisir, mengaduk endapan lumpur ore nikel di bawah kampung terapung Suku Bajo di pesisir Desa Baliara.


Masra, bocah dua tahun dengan kaki belum kuat berjalan, mondar-mandir di atas jembatan kayu yang jadi penghubung antar rumah. Sesaat kemudian, bocah perempuan itu tak lagi terlihat. Suara tawa kecilnya pun hilang tertelan awan gelap di langit Kabaena.


Sontak, suasana di desa pesisir menjadi panik. Dibantu warga, keluarga berusaha mencari sang bocah. Sampai seorang warga mendapati melihat seonggok kaki mungil terlihat di antara keruh air laut bercampur lumpur. Teriak histeris para perempuan pecah menyaksikan bocah malang itu sudah tidak bernyawa. Baliara kembali berduka.


"Ini bukan kali pertama anak-anak Suku Bajo tenggelam di antara sedimen lumpur nikel yang mencapai betis orang dewasa. Biasanya anak-anak bajo usia begitu sudah bisa berenang, tapi ini belum," kata Irma, bibi korban. Demikian laporan LSM Sagori yang dirilis pada 20 Maret 2026 mengutip kesaksian warga.


Sedimen lumpur nikel perlahan hadir mengubah keterampilan anak-anak Bajo beradaptasi dengan lingkungan laut yang menjadi ruang hidup mereka. Ingatan Irman, tercatat sudah tiga kali ini Bajo yang identik dengan Suku Laut kehilangan anak-anak mereka terjerembab sedimen lumpur ore nikel.


Kerakusan di Bumi Anoa

Pulau Kabaena hanyalah satu titik dari sekian banyak wilayah di Sulawesi Tenggara yang menjadi korban eksploitasi nikel. Provinsi yang dijuluki Bumi Anoa ini kini menjadi ladang tambang ilegal yang merajalela, meninggalkan jejak kerusakan lingkungan dan penderitaan masyarakat pesisir.


Data terbaru dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap skala yang mencengangkan. Selama periode 2023–2025, total perputaran dana yang diduga berasal dari aktivitas pertambangan ilegal di Indonesia mencapai Rp992 triliun. Temuan ini sejalan dengan langkah Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) yang mengklaim telah menguasai kembali 8.822,26 hektare lahan tambang ilegal dari 75 korporasi yang tersebar di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, dan Maluku Utara.


"Sulawesi Tenggara memiliki 167 titik tambang ilegal, Sulawesi Tengah 18 titik, dan Maluku Utara 13 titik," ungkap Juru Bicara Satgas PKH, Barita Simanjuntak, dalam konferensi pers di Gedung BPKP, Jakarta, pada 14 Januari 2026. Antaranews.com (14/1/2026) memberitakan pernyataan tersebut.


Komoditas yang ditambang secara ilegal ini beragam, mulai dari nikel, batu bara, pasir silika, hingga batu kapur. Namun, nikel menjadi primadona karena harganya yang melambung tinggi seiring dengan program hilirisasi dan kebutuhan baterai kendaraan listrik dunia.


Penegakan Hukum yang Terus Bergulir

Dalam sepekan terakhir, Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri kembali menorehkan tinta hitam bagi praktik tambang ilegal di Sulawesi Tenggara. Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri menetapkan dua tersangka dalam kasus tambang nikel ilegal di Desa Morombo Pantai, Kecamatan Lasolo Kepulauan, Kabupaten Konawe Utara.


Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sulawesi Tenggara, Anton Timbang, resmi ditetapkan sebagai tersangka. Ia diduga menjalankan praktik lancung lewat PT Masempo Dalle, di mana ia menjabat sebagai direktur. Aktivitas tersebut terpantau di kawasan hutan tanpa izin.


Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Brigjen Moh Irhamni, membeberkan hasil investigasi. "Berdasarkan hasil investigasi, ditemukan aktivitas pengerukan tanah dan nikel di luar izin yang berlaku. Saat pemeriksaan, pihak perusahaan gagal menunjukkan dokumen Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang sah untuk wilayah operasional tersebut," kata Irhamni dalam keterangan tertulis, Senin (16/3/2026). Kompas.com (16/3/2026) mengutip pernyataan tersebut.


Tak sendirian, polisi juga menetapkan M. Sanggoleo W.W. , selaku Pjs Kepala Teknik Tambang PT Masempo Dalle, sebagai tersangka. Penindakan dilakukan berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/A/114/XII/2025/SPKT.DITTIPIDTER/BARESKRIM POLRI tertanggal 4 Desember 2025.


Polisi menyita sejumlah barang bukti berupa empat unit dump truck, tiga unit alat berat ekskavator, dan satu buku catatan ritase pengangkutan material tambang. Sebanyak 27 saksi telah diperiksa maraton untuk mengungkap kasus ini.


Kedua tersangka dijerat dengan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang mengatur penambangan tanpa izin, dengan ancaman pidana maksimal lima tahun penjara dan denda hingga Rp100 miliar. Selain itu, penyidik juga menerapkan Pasal 161 undang-undang yang sama terkait dengan pengangkutan atau pengelolaan hasil tambang yang berasal dari kegiatan pertambangan ilegal.


"Langkah ini merupakan komitmen Polri dalam melindungi kekayaan alam negara dari praktik tambang ilegal demi kelestarian lingkungan dan keadilan hukum di Indonesia," ucap Irhamni. CNNIndonesia.com (16/3/2026) melaporkan hal ini.


Korupsi di Pelabuhan dan Izin Palsu

Namun, persoalan tambang ilegal di Sulawesi Tenggara tidak hanya menyangkut penambang liar. Praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik turut menjadi bagian dari rantai kejahatan ini.


Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tenggara, pada April 2025, menetapkan empat orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi yang merugikan negara hingga Rp100 miliar. Keempat tersangka adalah MM selaku Direktur Utama PT AMIN, MLY selaku Kuasa Direktur PT AMIN, ES selaku Direktur PT PTB, dan SPI selaku Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) Kelas III Kolaka.


Asisten Pidana Khusus Kejati Sultra, Iwan Catur Karyawan, menjelaskan modus operandi yang digunakan. "Kasus ini melibatkan penyelenggara negara atau pegawai negeri yang diduga telah menyalahgunakan kewenangan, di mana Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Kolaka menerbitkan persetujuan sandar dan berlayar kapal angkut nikel," ungkapnya, Sabtu (26/4/2025). Informasi ini disampaikan dalam rilis resmi Kejati Sultra yang dikutip Antaranews.com (26/4/2025).


Modusnya berawal dari PT AMIN sebagai pemegang IUP OP berdasarkan SK Bupati Kolaka Utara tahun 2014. Sekitar bulan Juli, tersangka ES menemui seseorang berinisial H (Direktur PT Kurnia Mining Resource/KMR) untuk membahas kerja sama penggunaan pelabuhan jetty milik PT KMR yang akan mengangkut nikel yang diduga berasal dari wilayah lain dengan menggunakan dokumen PT AMIN. Dengan cara ini, bijih nikel itu seolah-olah berasal dari IUP PT AMIN.


"Tersangka SPI mengusulkan pada Dirjen Perhubungan Laut agar PT AMIN dapat SK sebagai salah satu pengguna terminal umum. Padahal sebelumnya, PT AMIN tidak pernah terdaftar," terang Iwan. Liputan6.com (26/4/2025) mengutip paparan Kejati Sultra.


Ketika Pejabat Terpilih Jadi Sorotan

Bukan hanya pejabat struktural, nama Wakil Bupati Kolaka terpilih pun ikut dikaitkan dengan praktik tambang ilegal. Koalisi Aktivis Sulawesi Tenggara mendesak Kejaksaan Tinggi Sultra segera mengusut dugaan praktik pertambangan ilegal yang dilakukan PT Tri Mitra Babarina Putra (TMBP) di Kabupaten Kolaka.


Perusahaan ini disebut hanya memiliki izin usaha pertambangan (IUP) eksplorasi batuan peridot. Namun, di lapangan, PT TMBP justru diduga kuat membuka lahan dan mengambil sampel yang mengandung nikel.


Koordinator Lapangan Koalisi Aktivis Sultra, Sugiarto, mengungkapkan hasil investigasi menunjukkan PT TMBP telah membuka kawasan hutan produksi terbatas (HPT) seluas 56,65 hektare dan area penggunaan lain (APL) 130,05 hektare. Aktivitas tersebut dilakukan tanpa mengantongi dokumen persetujuan penggunaan kawasan hutan (PPKH).


"Faktanya, mereka bukan hanya melakukan eksplorasi batuan peridot sesuai izin dari Kementerian ESDM, tetapi justru mengarah ke aktivitas tambang nikel yang jelas melanggar aturan," tegas Sugiarto saat aksi demonstrasi di Kantor Kejati Sultra, Kendari, Senin (29/9/2025). KendariNews.com (29/9/2025) memberitakan aksi tersebut.


Ia menambahkan, izin PT TMBP sesuai SK Kementerian ESDM Nomor 30052300043260003 hanya berlaku untuk eksplorasi batuan peridot sejak 9 Agustus 2023 hingga 9 Agustus 2026. "Kalau aktivitasnya sudah mengarah ke nikel, itu jelas pelanggaran Pasal 158 UU Minerba Nomor 3 Tahun 2020," ujarnya. TribunSultra.com (29/9/2025) mengutip pernyataan Sugiarto.


Penanggung Jawab Koalisi, Aksan Setiawan, menegaskan bahwa dugaan keterlibatan Wakil Bupati Kolaka terpilih sebagai pemilik perusahaan memperkuat indikasi adanya konflik kepentingan.


"Karena itu, kami mendesak Kejati Sultra segera memanggil dan memeriksa pimpinan PT TMBP, dalam hal ini Wakil Bupati Kolaka terpilih, atas dugaan tambang ilegal yang berpotensi merugikan negara," ungkap Aksan. SuaraKendari.com (29/9/2025) melaporkan tuntutan koalisi aktivis.


TNI AL Turun Tangan

Tidak hanya aparat kepolisian dan kejaksaan, TNI Angkatan Laut juga bergerak memberantas pengiriman nikel ilegal di perairan Sulawesi Tenggara. Pada Februari 2026, TNI AL menahan kapal ilegal bermuatan ore nikel di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Bososi Pratama.


Kapal yang ditahan adalah TB Samudera Luas 8 yang menarik tongkang BG Indonesia Jaya 3608. Kapal tersebut diketahui hendak mengirimkan muatan ore nikel menuju Weda, Maluku Utara.


Kuasa hukum PT Bososi Pratama, Kariatun Zetriansyah, mengapresiasi langkah tegas aparat. "Kami (PT Bososi Pratama) mengapresiasi langkah tegas yang dilakukan TNI AL atas dugaan pengapalan ilegal ore nikel," ujarnya, Selasa (17/2/2026). Detik.com (17/2/2026) mengutip pernyataan Zetriansyah.


Zetriansyah menilai penahanan kapal tersebut menjadi indikasi kuat adanya dugaan pengeluaran ore nikel secara ilegal dari wilayah IUP PT Bososi Pratama. "Kami mendesak aparat penegak hukum untuk segera memanggil dan memeriksa seluruh pihak yang diduga terlibat," tegasnya. Kompas.com (17/2/2026) memberitakan hal yang sama.


Ia juga merujuk pada Surat Rekomendasi Direktorat Jenderal Gakkum ESDM RI Nomor T-1/HK.05/DJH/2026 tertanggal 6 Januari 2026, yang menegaskan bahwa Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) PT Bososi Pratama ditangguhkan hingga adanya kejelasan legalitas.


"Dengan dasar tersebut, sangat jelas tidak boleh ada aktivitas pengeluaran ore nikel dari IUP PT Bososi Pratama," pungkasnya. CNNIndonesia.com (17/2/2026) melaporkan pernyataan tersebut.


Kesaksian dari Kabaena: Ketika Anak-Anak Membayar dengan Nyawa

Kembali ke Pulau Kabaena, di mana lumpur nikel telah menjelma menjadi pembunuh senyap bagi anak-anak Suku Bajo. Syahrul Gelo, Direktur LSM Sagori, menyaksikan langsung suasana duka di Desa Baliara. Catatannya, sudah tiga anak Suku Bajo tewas terjerembab lumpur sedimen.


Gelo menyebut, warga Suku Bajo bukanlah pemilik lahan yang ditambang. Kendati tinggal di pesisir, relatif jauh dari area tambang, mereka justru menjadi pihak paling terdampak tambang nikel yang mengeksploitasi sebagian besar Pulau Kabaena.


Situasi makin parah dengan sikap pemerintah yang lambat merespons aktivitas tambang yang berdampak luas di Kabaena. Alih-alih penegakan hukum, pemerintah terkesan melakukan pembiaran atas berbagai dampak yang terjadi.


Gelo juga mengutuk pemberian kompensasi tak memadai perusahaan kepada warga terdampak di pesisir Baliara. Menurut dia, lingkungan di Kabaena begitu rusak. Cara untuk menghentikannya dengan menyetop segala pertambangan, bukan pemberian kompensasi. "Ini persoalan yang harus segera diselesaikan," tegasnya. Hal ini terungkap dalam laporan LSM Sagori yang dirilis pada 20 Maret 2026.


Susan Herawati, Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara), menambahkan bahwa di mana pun tambang beroperasi, dampaknya tidak hanya pada daerah tapak, tetapi sampai ke pesisir. "Inilah bahayanya tambang. Identitas mereka berupa ekosistem pesisir yang bersih dan sehat, tercerabut," katanya. Mongabay.co.id (15/3/2026) dalam laporannya mengutip pernyataan Susan.


Dia berpendapat, dampak tambang di Kabaena tidak hanya menghancurkan kelestarian pulau, juga mengubah cara hidup tradisional masyarakat Bajo, termasuk tempat pemancingan mereka dan kemampuan anak-anak mereka untuk belajar berenang. Padahal, berdasarkan Putusan MK Nomor 3/2010, nelayan punya hak untuk mendapatkan perairan yang bersih dan sehat.


Apa yang terjadi di Kabaena, menurut Susan, adalah bentuk perampasan hak konstitusional masyarakat pesisir oleh perusahaan tambang. Kalau ketimpangan itu terus berlangsung, akan memberi dampak luar biasa, terutama bagi perempuan. "Jangankan hidup layak, untuk hidup saja mereka sudah sulit," ujarnya. Mongabay.co.id (15/3/2026) menuliskan pernyataan tersebut.


 'Kanibalisme Pembangun' dan Pemerintah yang Gagal

AB Widyanta, Sosiolog Universitas Gadjah Mada (UGM), menyebut berbagai dampak tambang di Pulau Kabaena sebagai sebuah praktik kanibalisme dari pembangun.


"Limbah pertambangan nikel yang merusak ruang hidup anak-anak Bajo sudah tidak bisa ditoleransi lagi. Pemerintah harus menindak tegas dengan melakukan investigasi secara menyeluruh terhadap semua pemegang konsesi di Kabaena," tegas Widyanta. Tirto.id (18/3/2026) dalam artikelnya mengutip pandangan sosiolog UGM ini.


Widyanta, yang berpengalaman meneliti persoalan sosial dari industrialisasi nikel, menilai hilirisasi nikel hanya menguntungkan elit dan perusahaan asing, tetapi menyebabkan masyarakat lokal menderita, kehilangan mata pencaharian, bahkan terusir. Tambang juga memicu lingkungan rusak parah.


Dia menuding pemerintah tidak pernah transparan dalam memberikan konsesi pertambangan dan gagal meminta pertanggungjawaban perusahaan atas kerusakan lingkungan. Widyanta menyimpulkan "pemerintah gagal" dalam melibatkan masyarakat lokal dalam proses pengambilan keputusan terkait pertambangan. Demikian paparan Widyanta yang dikutip Tirto.id (18/3/2026).


Renaldi, aktivis lingkungan di Bajo Baliara yang vokal mengkritik penambangan nikel di Kabaena, menjelaskan bagaimana pertambangan menyebabkan kerusakan lingkungan dan berdampak pada mata pencaharian masyarakat Bajo. Polusi dari kegiatan pertambangan telah membuat perairan tidak cocok untuk penangkapan ikan, yang menyebabkan penurunan tangkapan. Hal ini telah memaksa banyak orang Bajo meninggalkan profesi memancing tradisional mereka.


Hilangnya pendapatan dari penangkapan ikan dan sumber daya laut lainnya telah menyebabkan peningkatan kemiskinan di antara masyarakat Bajo. Banyak yang sekarang terpaksa berhutang untuk memenuhi kebutuhan.


Renaldi berharap perusahaan tambang bersangkutan serius mengatasi kerusakan lingkungan. Termasuk memperbaiki bendungan penampung pembuangan lumpur yang sudah tidak layak, untuk mencegah banjir dan pencemaran perairan.


"Kematian (anak) itu kan peristiwa hukum. Seharusnya bisa terlihat pada saat dia jatuh. Tapi karena kekeruhan air itu yang menyebabkan anak itu tidak terlihat. Nanti terlihat pada saat dia terapung. Dan terapungnya itu anak itu sudah tidak bernyawa," kata Renaldi. Laporan LSM Sagori (20/3/2026) mencatat kesaksian aktivis ini.


Antara Hilirisasi dan Pengorbanan

Praktik tambang nikel ilegal di Sulawesi Tenggara adalah potret buram di balik gemerlap program hilirisasi yang digadang-gadang sebagai jalan menuju Indonesia maju. Di balik angka triliunan rupiah yang masuk kas negara, ada nyawa anak-anak Bajo yang melayang di antara lumpur ore, ada warga pesisir yang kehilangan mata pencaharian, dan ada pejabat yang diduga bermain di belakang layar.


Penegakan hukum yang dilakukan Bareskrim Polri, Kejati Sultra, hingga TNI AL patut diapresiasi. Namun, masih ada pekerjaan rumah besar: bagaimana memastikan bahwa praktik tambang ilegal ini benar-benar dihentikan, bagaimana memulihkan lingkungan yang telah rusak, dan bagaimana memberikan keadilan bagi masyarakat adat Bajo yang selama ini menjadi korban bisnis nikel.


Seperti yang dikatakan Susan Herawati, "Pemerintah harus melihat dampak ekologis secara serius. Pemerintah harus mencabut izin tambang karena masyarakat tidak pernah menjadi kaya akibat tambang di pesisir dan pulau-pulau kecil. Alih-alih ingin mensejahterakan malah membuat mereka semakin miskin." Mongabay.co.id (15/3/2026) mengutip pernyataan Sekjen Kiara ini.


Sampai kapan darah dan lumpur nikel terus mengalir di Sulawesi Tenggara? Jawabannya ada pada konsistensi penegakan hukum dan keberpihakan nyata pada rakyat kecil yang selama ini membayar mahal harga dari hilirisasi.


Mataram, Pilar NTB.- Prestasi membanggakan kembali ditorehkan oleh pembalap-pembalap muda asal Nusa Tenggara Barat (NTB) di ajang balap nasional bergengsi. Pada putaran final Mandalika Racing Series (MRS) 2025 yang digelar di Sirkuit Pertamina Mandalika, Lombok Tengah, akhir pekan 1-2 November 2025, nama-nama seperti Arai Agaska dan Aldiaz Aqsal Ismaya sukses mengharumkan nama daerah di kancah nasional .

Arai Agaska: Juara Nasional Kelas National Sport 250cc

Pembalap muda berbakat Arai Agaska Dibani Laksana, yang membela tim Yamaha NitiRacing DRS KYB MFZ Dynavolt HDS Racing, berhasil mengunci gelar juara umum di kelas National Sport 250cc MRS 2025 .

Perjalanan menuju gelar tidaklah mudah. Memasuki putaran final, persaingan di kelas NS250cc sangat ketat. Selisih poin antara Arai yang saat itu berada di posisi pemimpin klasemen dengan pesaing terdekatnya, Murobbil Vitoni (Robby Sakera), hanya terpaut 11 poin. Situasi ini membuat penentuan gelar juara harus ditentukan hingga race terakhir .

Pada Race 1 yang digelar Sabtu (1/11/2025), Arai finis di posisi kelima. Drama terjadi ketika pesaing utamanya, Murobbil Vitoni, mengalami crash (kecelakaan) sehingga harus menjalani perawatan di rumah sakit dan tidak bisa melanjutkan balapan di race berikutnya .

Memasuki Race 2 pada Minggu (2/11/2025), Arai yang start dari posisi delapan memilih strategi bermain aman. Ia finis di posisi keempat, raihan 15 poin dari balapan tersebut cukup untuk memastikannya keluar sebagai juara umum di kelas 250cc MRS 2025 .

"Kemenangan ini saya persembahkan untuk keluarga, tim, dan Murobbil yang sedang menjalani perawatan, semoga cepat sembuh," ujar Arai Agaska penuh haru usai balapan .

Prestasi ini melengkapi tahun yang gemilang bagi Arai. Sebelumnya, ia juga berhasil meraih gelar runner up di ajang R3 BLU CRU World Cup yang digelar di Estoril, Portugal .

Aldiaz Aqsal Ismaya: Rekan Setim yang Tak Kalah Gemilang

Tak hanya Arai, rekan setimnya sesama pembalap NTB, Aldiaz Aqsal Ismaya (69) dari tim Yamaha Yamalube BAF Akai Jaya MBKW2 Racing Team, juga tampil luar biasa di putaran final MRS 2025 .

Pada Race 1 kelas National Sport 250cc, Aldiaz yang start dari pole position tampil impresif. Meski mendapat tekanan keras dari Andi Farid dan Irfan Ardiansyah, Aldiaz memanfaatkan momen duel di antara keduanya untuk melakukan overtake brilian di pertengahan balapan dan finis sebagai pemenang .

Race 2 kembali menjadi milik Aldiaz. Ia berhasil mempertahankan podium pertama setelah menjadi yang tercepat dalam balapan yang berlangsung sengit. Empat pembalap utama—Aldiaz, Andi Farid Izdihar, Arai Agaska, dan Irfan Ardiansyah—terlibat duel ketat sejak awal. Arai yang sempat memimpin hingga tiga lap terakhir, akhirnya memilih bermain aman demi mengamankan gelar juara, sementara Aldiaz terus melaju tanpa hambatan .

Prestasi Lain Pembalap NTB

Kiprah pembalap NTB di MRS 2025 tidak hanya di kelas 250cc. Aldias Aqsal Ismaya—pembalap dengan nama yang mirip namun berbeda kategori—juga menorehkan prestasi membanggakan. Ia berhasil finis di posisi kedua dalam ajang National Sport 150cc Superpole MRS 2025 yang digelar pada hari yang sama .

"Saya ucapkan terima kasih kepada keluarga, istri atas dukungannya, tidak terlupakan Bos, mekanik, tim, dan crew. Terima kasih banyak," ujar Aldias penuh syukur usai balapan .

Mandalika: Rumah bagi Masa Depan Balap Indonesia

Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association (MGPA) Priandhi Satria menyampaikan apresiasi tinggi terhadap seluruh peserta dan tim yang telah berkompetisi sepanjang musim 2025. Menurutnya, Pertamina Mandalika Racing Series bukan sekadar kompetisi, melainkan wadah pembinaan berkelanjutan bagi pembalap muda Indonesia .

"Kita menyaksikan bagaimana pembalap-pembalap muda Indonesia menunjukkan progres luar biasa di Mandalika. Ini hasil kerja keras bersama, mulai dari promotor, tim, hingga pembalap yang terus berdisiplin," kata Priandhi .

"Kami di MGPA bangga melihat ajang ini menjadi bagian dari proses pembentukan mental dan teknik pembalap nasional," ujarnya menambahkan .

Priandhi juga menegaskan bahwa Sirkuit Pertamina Mandalika bukan milik MGPA semata, melainkan milik Indonesia. "Ini simbol kebanggaan bangsa yang harus terus kita jaga dan besarkan," pungkasnya


Sepanjang pekan terakhir menjelang dan saat Hari Raya Idulfitri 1447 H, Pulau Lombok didominasi oleh sejumlah peristiwa penting. Mulai dari tradisi keagamaan yang meriah, kecelakaan kerja di tambang ilegal, isu bencana alam, hingga insiden di pelabuhan. Berikut rangkuman selengkapnya.

1. Kemeriahan Takbiran dan Pawai Lampion di Lombok Tengah

Ribuan remaja masjid memadati Kota Praya, Lombok Tengah, pada Jumat malam (20/3) untuk mengikuti pawai lampion dalam rangka malam takbiran Idulfitri. Kegiatan yang start dari Pendopo Bupati menuju Pendopo Wakil Bupati ini diikuti oleh 34 kelompok remaja masjid. Kemeriahan acara juga diramaikan oleh letusan kembang api dan menyebabkan kemacetan di beberapa ruas jalan, namun tetap berlangsung aman berkat pengamanan 665 personel gabungan TNI-Polri .

2. Juru Parkir Dadakan dan Tradisi Ziarah Kubur

Momentum Lebaran juga membawa berkah tersendiri bagi warga di Lombok Tengah. Juru parkir dadakan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) mengalami peningkatan penghasilan signifikan akibat tingginya antusiasme masyarakat yang melakukan tradisi ziarah kubur. Seorang juru parkir mengaku omzetnya bisa mencapai lebih dari Rp100 ribu per hari, sementara para penjual bunga tabur juga kebanjiran pembeli .

3. Cuaca Ekstrem: BPBD Siaga Bencana hingga Maret

Memasuki akhir Maret, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memperingatkan potensi cuaca ekstrem berupa hujan lebat disertai angin kencang yang diprediksi masih akan terjadi hingga April 2026. Menyikapi hal ini, BPBD Lombok Tengah menyiagakan posko kebencanaan selama libur Lebaran. Masyarakat yang berwisata ke destinasi populer seperti Pantai Kuta, Tanjung Aan, atau Air Terjun Benang Kelambu diimbau untuk tetap waspada . Sebelumnya, pada awal Maret, angin puting beliung telah merusak 25 rumah di Desa Selebung, Kecamatan Batukliang .

4. Tragedi Tambang Ilegal di Gunung Pengolong

Seorang warga berinisial HJ (50) asal Lombok Barat ditemukan meninggal dunia di lokasi tambang emas ilegal Gunung Pengolong, Desa Tumpak, Kecamatan Pujut, pada Rabu (18/3) malam. Korban diduga meninggal karena kelelahan dan sesak napas saat menggali batu bersama rekannya. Pasca kejadian, kepolisian kembali mengimbau masyarakat untuk menghentikan aktivitas penambangan ilegal karena selain melanggar hukum, juga sangat membahayakan keselamatan jiwa .

5. Kericuhan Mudik Gratis di Pelabuhan Kayangan

Program mudik gratis Pemerintah Provinsi NTB diwarnai insiden di Pelabuhan Kayangan, Lombok Timur. Para pemudik sempat ribut dengan petugas Dinas Perhubungan karena bus mudik gratis yang mereka tumpangi diduga didahulukan oleh bus reguler untuk naik ke kapal penyeberangan. Peserta mengaku telah menunggu hingga empat jam. PT ASDP Indonesia Ferry selaku pengelola pelabuhan membantah adanya praktik diskriminasi dan menegaskan bahwa proses pemuatan dilakukan berdasarkan urutan kedatangan .

6. Warga Binaan Lapas Lombok Barat Rayakan Nyepi

Di tengah keramaian Lebaran, umat Hindu juga melaksanakan ibadah menyambut Hari Raya Nyepi. Sebanyak puluhan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Lapas Kelas IIA Lombok Barat menggelar ritual Mecaru di Pura Padmasana Bajra Satwa pada Rabu (18/3). Kepala Lapas menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan bagian penting dari pembinaan spiritual untuk memperkuat karakter warga binaan .

7. Isu Strategis Lainnya: Bypass untuk Jet Tempur

Selain isu yang terjadi dalam sepekan terakhir, publik juga menyoroti pernyataan Gubernur NTB beberapa waktu sebelumnya bahwa proyek Jalan Bypass Lembar-Kayangan dirancang multifungsi, tidak hanya untuk transportasi umum tetapi juga dapat berfungsi sebagai landasan pacu darurat bagi pesawat tempur TNI AU


Akhir-akhir ini, kita sering disuguhi konten viral di media sosial tentang anak muda yang rela mengantre berjam-jam demi membeli merchandise atau sekadar ngopi di kafe kekinian. Antusiasme luar biasa ini menunjukkan energi yang sangat besar. Namun, ironisnya, semangat yang sama sulit ditemukan ketika membicarakan tentang lapangan sepak bola, lapangan bulu tangkis, atau bahkan sekadar lari pagi di akhir pekan.


Fenomena ini memunculkan pertanyaan besar: Sudah sejatuh apa minat generasi muda terhadap budaya olahraga? Apakah olahraga kini hanya dipandang sebagai aktivitas "masa lalu" yang kering dan membosankan, sementara dunia digital menawarkan kenyamanan tanpa perlu mengeluarkan keringat?


Antara Gengsi dan Gaya Hidup

Budaya olahraga di kalangan generasi muda Indonesia saat ini sedang berada di persimpangan jalan. Di satu sisi, kita bangga melihat atlet-atlet muda mengharumkan nama bangsa di ajang internasional seperti SEA Games atau Olimpiade. Namun di sisi lain, jika kita melihat partisipasi aktif di tingkat akar rumput, ada sebuah gap yang cukup mengkhawatirkan.


Generasi muda saat ini lebih akrab dengan e-sport ketimbang real sport. Bukan berarti e-sport buruk, karena di dalamnya juga terdapat kompetisi, strategi, dan kerja sama tim. Namun secara fisiologis, duduk berjam-jam di depan layar jelas tidak bisa menggantikan manfaat kardiovaskular dari berlari atau kekuatan otot dari latihan beban.


Ada semacam pergeseran mindset bahwa olahraga berat itu "capek", "ribet", dan "membuang waktu". Padahal, jika kita tilik sejarah, olahraga adalah fondasi utama dari produktivitas. Generasi pendahulu kita memiliki jargon "di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat." Kini, jargon itu seolah tergantikan dengan "yang penting bahagia" atau "ikut tren aja dulu."


Krisis Fasilitas dan Harga Kesehatan yang Mahal

Tentu, tidak adil jika kita menyalahkan generasi muda sepenuhnya. Masalah budaya olahraga ini adalah masalah sistemik.


Pertama, ketersediaan fasilitas. Di kota-kota besar, ruang publik untuk berolahraga semakin tergerus oleh pembangunan mal dan apartemen. Lapangan-lapangan yang dulu menjadi tempat anak-anak bermain bola kini berubah menjadi gedung-gedung beton. Jika pun ada, seperti gym atau pusat kebugaran, biaya keanggotaannya tidak terjangkau oleh pelajar atau mahasiswa yang rata-rata masih bergantung pada uang saku.


Kedua, budaya instan. Kehidupan modern menuntut segala sesuatu serba cepat. Padahal, olahraga adalah investasi jangka panjang yang hasilnya tidak terasa dalam hitungan hari. Seorang anak muda mungkin akan lebih memilih minum suplemen instan atau menjalani diet ketat yang viral di TikTok daripada meluangkan 30 menit sehari untuk berolahraga, karena hasil fisik yang instan (meski belum tentu sehat) lebih menarik perhatian.


Mengembalikan "Fun" dalam Berolahraga

Lantas, bagaimana solusinya? Apakah kita harus memaksa generasi muda untuk menjadi atlet? Tentu tidak. Yang kita butuhkan adalah redefinisi budaya olahraga.


Olahraga tidak harus selalu kompetitif atau membosankan. Kita perlu menciptakan ekosistem di mana berolahraga adalah bagian dari gaya hidup yang menyenangkan (fun), bukan beban.


Pendekatan Komunitas: Generasi Z dan milenial adalah makhluk sosial yang sangat dipengaruhi oleh komunitas. Kita perlu mendorong terbentuknya komunitas olahraga yang inklusif, seperti running club yang berakhir di kafe, komunitas yoga di taman kota, atau komunitas sepeda santai yang mengeksplorasi kuliner. Ini menggabungkan sisi sosial dan digital yang mereka sukai.


Optimalisasi Teknologi: Daripada melawan gawai, manfaatkanlah. Aplikasi kebugaran, tantangan virtual, hingga konten kreator kebugaran yang relatable harus lebih digalakkan. Buatlah olahraga menjadi konten yang menarik untuk di-share di media sosial, bukan sekadar story tentang makanan.


Revitalisasi Ruang Publik: Pemerintah daerah harus serius menyediakan ruang terbuka hijau yang aman, nyaman, dan gratis untuk berolahraga. Jangan sampai lapangan hanya menjadi "pajangan" kota, tetapi benar-benar menjadi ruang hidup yang dinamis, terutama di sore hari.


Kesimpulan

Mengembalikan budaya olahraga di kalangan generasi muda bukanlah tentang memaksa mereka menjadi atlet profesional. Ini tentang menyelamatkan masa depan mereka.


Di tengah ancaman penyakit tidak menular seperti diabetes, obesitas, dan penyakit jantung yang semakin mengintai usia produktif, olahraga adalah senjata paling murah dan paling efektif. Jika kita membiarkan generasi muda "alergi" dengan keringat, maka kita sedang membangun generasi yang hebat secara digital, namun rapuh secara fisik.


Mari kita jadikan olahraga sebagai lifestyle, bukan sekadar event tahunan. Karena generasi yang kuat secara fisik dan mental adalah mereka yang tidak takut untuk bergerak, berkeringat, dan merasakan lelah—sebuah kelelahan yang justru melahirkan energi baru untuk berkarya.

 

Dalam birokrasi, jeda sering kali lebih bermakna daripada keputusan yang tergesa. Ia bisa menjadi ruang persiapan yang matang, atau sebaliknya, tanda keraguan yang tak pernah diucapkan. Di titik inilah Kabupaten Bima kini berdiri, setelah komitmen meritokrasi ditegaskan, tetapi implementasinya belum sepenuhnya diuji.
Pernyataan tegas Gubernur NTB tentang penerapan sistem merit dalam rekrutmen dan promosi Aparatur Sipil Negara patut diapresiasi. Penegasan bahwa jalur kepemimpinan harus dibuka melalui kinerja dan proses objektif—bukan pendekatan politik—menjadi fondasi penting dalam agenda reformasi birokrasi di daerah.

Komitmen tersebut kemudian dikukuhkan secara formal melalui penandatanganan bersama oleh seluruh bupati dan wali kota se-NTB, termasuk Bupati Bima, H. Ady Mahyudi. Pernyataan kesiapan membangun birokrasi profesional berbasis kompetensi dan manajemen talenta kini tercatat resmi, bukan lagi sebatas wacana.

Namun, pengalaman panjang reformasi birokrasi di Indonesia mengajarkan satu pelajaran mendasar: nilai sebuah kebijakan tidak terletak pada kekuatan retorika atau kelengkapan dokumen, melainkan pada pilihan-pilihan konkret yang diambil setelahnya. Di sinilah ujian sesungguhnya dimulai.

Fase Penantian yang Kritis

Hingga saat ini, gelombang mutasi dan rotasi jabatan besar-besaran pasca-penandatanganan komitmen tersebut belum terjadi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bima. Situasi ini tidak serta-merta dapat dibaca sebagai kegagalan, melainkan sebagai sebuah fase penantian yang krusial.

Justru dalam ketenangan inilah posisi Pemkab Bima menjadi menarik untuk dicermati. Ada kesempatan emas untuk membangun infrastruktur transparansi sebelum keputusan-keputusan strategis diambil. Sebab, pengalaman di banyak daerah menunjukkan bahwa momen mutasi dan promosi jabatan adalah titik paling rawan, di mana sistem merit kerap diuji oleh tekanan politik, jejaring kekuasaan lama, dan godaan kompromi.

Ujian Sebenarnya: Memilih antara Nyaman dan Benar

Meritokrasi pada hakikatnya adalah kebijakan yang politis. Penerapannya secara konsisten akan mempersempit ruang negosiasi, mengurangi peran kedekatan personal, dan yang paling menantang, memaksa pimpinan daerah mengambil keputusan yang tidak selalu populer.

Di titik inilah komitmen Bupati Bima akan memperoleh maknanya. Dukungan verbal dan sikap normatif adalah awal yang baik, tetapi baru bernilai ketika dihadapkan pada pilihan nyata: menempatkan individu dengan rekam jejak dan kapasitas terbaik, atau kembali pada pola lama yang lebih “aman” secara politik.

Membangun Kepercayaan Sebelum Keputusan Besar

Karena belum adanya keputusan struktural besar, saat inilah momentum terbaik bagi Pemkab Bima untuk membangun kepercayaan publik dan internal birokrasi. Langkah-langkah yang dapat ditempuh antara lain:
  1. membuka peta jabatan dan standar kompetensi secara lebih terbuka,
  2. memperjelas mekanisme penilaian kinerja dan asesmen talenta,
  3. serta mengomunikasikan peta jalan manajemen SDM secara transparan dan terukur.
Upaya-upaya ini tidak hanya meredam spekulasi dan kecemasan di kalangan ASN, tetapi juga mengirimkan pesan kuat kepada publik bahwa reformasi birokrasi dijalankan dengan kesungguhan, bukan sekadar untuk memenuhi kewajiban administratif.

Mengawal dengan Kewaspadaan, Mengharap dengan Optimisme

Posisi publik dan media adalah mengawal proses ini dengan sikap kritis namun adil. Komitmen yang telah dinyatakan layak dihargai, tetapi pelaksanaannya tetap harus diawasi.

Ketika keputusan mutasi dan promosi akhirnya dilakukan, ukuran penilaiannya sesungguhnya sederhana namun fundamental: apakah prosesnya transparan, apakah kinerja dan kompetensi menjadi penentu utama, dan apakah kedekatan personal benar-benar dikalahkan oleh kapasitas.

Kabupaten Bima kini berdiri di persimpangan antara warisan birokrasi lama dan cita-cita tata kelola modern. Publik menanti, bukan dengan sinisme, melainkan dengan harapan yang disertai kewaspadaan aktif. Sebab meritokrasi bukanlah tentang kata-kata indah dalam forum resmi, melainkan tentang keberanian memilih jalan yang benar, pada saat yang paling menentukan.

Disclaimer : Editorial ini merupakan pandangan redaksi Koran Progresif dalam rangka mengawal reformasi birokrasi dan mendorong tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik.

 


BIMA, Pilar NTB.- Dalam rangka menyambut Bulan Suci Ramadhan 1447 H/2026 M, jajaran Polsek Parodo, Polres Bima, Polda NTB, menunjukkan kepeduliannya dengan turun langsung ke tengah masyarakat menggelar kegiatan kerja bakti. Kegiatan yang berlangsung pada Jumat (13/02/2026) pagi itu difokuskan pada pembersihan Masjid Uswatul Wutsqa yang berlokasi di Desa Rato, Kecamatan Parodo, Kabupaten Bima.

Kegiatan gotong royong tersebut dipimpin langsung oleh Kapolsek Parodo, Ipda Ady Darmawan, SH. Dengan semangat kebersamaan, para anggota kepolisian bersama warga setempat bahu-membahu membersihkan berbagai sudut masjid, mulai dari halaman, ruang utama, tempat wudhu, hingga fasilitas pendukung lainnya. Tujuannya agar tempat ibadah tersebut siap digunakan dengan nyaman dan khusyuk oleh masyarakat saat menjalankan ibadah di bulan suci nanti.

Kehadiran anggota Polsek Parodo di tengah-tengah masyarakat tidak hanya sekadar membantu proses kebersihan masjid. Momen ini juga dimanfaatkan sebagai sarana untuk mempererat tali silaturahmi serta memperkuat kemitraan antara Polri dan warga. Kebersamaan tersebut tampak terjalin hangat saat aparat kepolisian dan masyarakat saling bahu-membahu menyelesaikan pekerjaan dengan penuh keakraban.

Suasana penuh keharmonisan itu menjadi cerminan nyata bahwa kehadiran polisi di tengah masyarakat tidak hanya dalam konteks keamanan, tetapi juga sebagai bagian integral dari kehidupan sosial warga.

Terpisah, Kapolres Bima AKBP M. Anton Bhayangkara Gaisar, S.I.K., M.H., melalui Kasi Humas AKP Adib Widayaka, menjelaskan bahwa kegiatan kerja bakti ini merupakan wujud nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat. Pihaknya ingin memastikan bahwa masyarakat dapat melaksanakan ibadah dengan tenang dan khusyuk di bulan Ramadhan, salah satunya melalui dukungan terhadap kebersihan dan kenyamanan tempat ibadah.

"Kegiatan seperti ini adalah bagian dari pengabdian Polri kepada masyarakat. Dengan lingkungan masjid yang bersih, kami berharap jamaah bisa lebih fokus dan khusyuk dalam beribadah menyambut bulan suci Ramadhan," ujar AKP Adib Widayaka.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa melalui kegiatan kerja bakti ini, diharapkan terbangun semangat kebersamaan dan kepedulian sosial di antara warga. Sekaligus, kegiatan ini menegaskan peran Polri sebagai mitra masyarakat dalam menjaga keamanan dan keharmonisan, tidak hanya dalam aspek hukum tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari.

"Seluruh rangkaian kegiatan yang dibalut dengan semangat kebersamaan itu berjalan dengan lancar dan aman. Kami berterima kasih kepada warga yang telah menyambut baik dan turut berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini. Semoga sinergi yang terbangun terus terjaga dengan baik," tutupnya.

 



Kota Bima, Pilar NTB,- Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Indah Dhamayanti Putri, menggelar Apel Siaga Program Indonesia Asri dan NTB Asri Berkelanjutan di Kantor Walikota Bima, Senin (2/3). Kegiatan ini menjadi momentum memperkuat komitmen bersama dalam menjawab persoalan pengelolaan sampah serta meningkatkan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan.


Dalam amanatnya, disampaikan bahwa Gerakan Indonesia Asri merupakan arahan nasional untuk menghidupkan kembali budaya gotong royong sebagai kekuatan sosial dalam mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat.


“Pengelolaan sampah tidak lagi dapat dilakukan dengan pola konvensional kumpul, angkut, buang, melainkan harus beralih pada sistem yang terintegrasi, dimulai dari hulu atau sumber sampah hingga ke tempat pemrosesan akhir”, tutur Wagub Dinda.


Pemerintah Provinsi NTB menilai pengelolaan sampah masih menjadi tantangan bersama. Dari sepuluh TPA di NTB, baru sebagian yang menerapkan sistem terkontrol, sementara lainnya masih memerlukan penataan lebih lanjut. Hal ini menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan secara bertahap, terukur, dan berkelanjutan.


Selain itu, peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) juga menjadi perhatian. Pada 2025, IKLH Provinsi NTB tercatat 77,4 dengan kategori baik, namun masih berada di bawah target nasional. 


“Parameter seperti kualitas udara, kualitas air, dan tutupan lahan menjadi fokus perbaikan melalui gerakan reboisasi dan penghijauan yang konsisten”, kata Wagub Dinda.


“Gerakan Indonesia Asri dan NTB Asri Berkelanjutan bukan sekadar seremoni, tetapi panggilan untuk aksi nyata. Pengelolaan sampah harus dimulai dari sumbernya dan dilakukan secara sistemik serta terukur”, tegas Wagub Dinda.


Sebagai wujud aksi nyata, apel siaga tersebut dirangkaikan dengan penanaman pohon pule di halaman Kantor Walikota Bima. Penanaman ini menjadi simbol komitmen bersama dalam memperkuat gerakan penghijauan dan menjaga keseimbangan lingkungan di kawasan perkotaan.


“Kita ingin menjadikan Ramadan sebagai momentum memperkuat komitmen menjaga lingkungan. Penanaman pohon pule hari ini adalah simbol bahwa perubahan dimulai dari langkah kecil, tetapi harus dilakukan secara konsisten dan bersama-sama”, lanjutnya.


Pemerintah mengajak seluruh pemangku kepentingan mulai dari pemerintah daerah, dunia usaha, sekolah, pesantren, tempat ibadah hingga komunitas masyarakat untuk menjadikan gerakan ini sebagai gerakan kolektif yang berkelanjutan.


“Tanpa lingkungan yang sehat, pembangunan akan kehilangan pondasi. Karena itu, mari kita wujudkan NTB yang bersih, hijau, dan berkelanjutan untuk generasi mendatang”, tutup Wagub Dinda. 

 

Bima, Pilar NTB,- Rangkaian Safari Ramadan hari ke-12 yang dirangkaikan dengan Peringatan Nuzulul Quran jajaran Pemerintah Kabupaten Bima berlangsung Senin (9/3) di Masjid Jami'atut Taqwa Desa Lido Kecamatan Belo dan dihadiri Bupati Bima Ady Mahyudi beserta Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bima Ny.Murni Suciyanti dan Wakil Bupati dr .H Irfan Zubaidy. 

Bupati Bima yang hadir bersama Asisten Pemerintahan dan Kesra Fatahullah, S.Pd, Asisten Administrasi Umum Drs. Aris Gunawan, M.Si, para Kepala Perangkat Daerah, Kepala Bagian, Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional OPD mengawali kunjungan dengan acara Buka Puasa bersama yang dilanjutkan dengan Tausiyah Ramadan dan Pembagian paket sembako kepada kader TP. PKK di Halaman Kantor desa Lido.

Kesempatan Safari tersebut, dimanfaatkan Bupati untuk menjelaskan kebijakan pemerintah daerah terkait  aspirasi masyarakat  menyangkut penanganan kerusakan ruas jalan di Belo dihadapan Camat Belo Ruyani, SH, Muspika, para Kepala desa, alim ulama dan tokoh masyarakat Belo.


Pada kesempatan tersebut, Wakil Bupati  dr. H. Irfan Zubaidy, memberikan sambutan pimpinan daerah sekaligus menyampaikan hikmah Nuzulul Qur’an. Beliau menekankan bahwa momentum turunnya Al-Qur'an harus dijadikan titik balik bagi masyarakat untuk kembali mencintai dan mendalami isi kandungan kitab suci.

"Nuzulul Qur'an bukan sekadar seremonial tahunan. Ini adalah pengingat bagi kita semua untuk meningkatkan intensitas interaksi dengan Al-Qur'an. Dengan membaca, memahami, dan mengamalkannya, kita sedang membangun fondasi karakter masyarakat yang berakhlak mulia demi mewujudkan Bima yang bermartabat," ujar Wakil Bupati dalam uraian hikmahnya.

Rangkaian shalat tarawih berjamaah diawali penyerahan paket bantuan kitab suci Al-Quran dari Pemerintah Kabupaten Bima dan Kantor Kementerian Agama serta Zakat Fitrah dari BAZNAS Kabupaten Bima juga diserahkan kepada Camat Belo, Imam Masjid dan Bilal. 

 



Sumbawa Barat, Pilar NTB.,- Keberadaan bandara Amman Mineral memiliki potensi besar untuk memantapkan konektivitas wilayah di NTB, termasuk membuka peluang kedatangan kunjungan wisatawan yang lebih banyak ke Pulau Sumbawa. Serta sebagai pintu akses logistik dan perdagangan dari Sumbawa ke daerah luar.

"Selama ini rutenya hanya  ke Denpasar dan ke Lombok. Padahal jika dilihat dari integrasi ekonomi, lebih banyak kita berhubungan ekonomi dan perdagangan itu dengan Surabaya, Jawa Timur. Jika itu bisa kita buka, maka ada pintu masuk untuk pertukaran perdagangan antara NTB dengan Jawa Timur,” kata Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal saat meninjau Bandara Amman Mineral di Desa Kiantar, Kabupaten Sumbawa, Jumat (13/3/2026). 

Miq Iqbal menambahkan, meski Bandara tersebut  masih berstatus bandara khusus  belum melayani rute penerbangan komersial. Namun ia menilai fasilitasnya sangat baik serta telah dilengkapi berbagai sarna penunjang yang memadai dari kedatangan sampai keberangkatan.

“Tadi saya baru cek, ATC-nya sudah punya orang-orang yang sudah tersertifikasi untuk menjalankan ATC itu,” terang Gubernur.

Di sisi lain, proses kalibrasi serta izin khusus bandara tersebut telah diperoleh. Namun izin umum agar bandara dapat digunakan oleh maskapai komersial masih dalam proses pengurusan. 

Untuk itu, Gubernur Miq Iqbal akan berupaya, untuk membantu mempercepat proses perizinan sekaligus mencari model bisnis yang memungkinkan bandara ini dapat dimanfaatkan secara optimal oleh maskapai komersial

"Bandara inikan sudah terdaftar, tinggal kita pikirkan model bisnisnya saja. Agar keberadaannya lebih optimal," ungkapnya. (PB.****)


BIMA, Pilar NTB – Memulai pelayanan kesehatan dengan semangat dan koordinasi yang matang, seluruh jajaran staf Puskesmas Bolo konsisten melaksanakan rutinitas apel pagi setiap hari kerja. Kegiatan ini bukan sekadar seremoni formal, melainkan menjadi wadah strategis untuk memperkuat komitmen pelayanan kepada masyarakat.


Setiap pagi, sebelum melayani pasien, seluruh pegawai berkumpul di halaman kantor Puskesmas Bolo untuk mengikuti apel yang dipimpin langsung oleh Kepala Puskesmas. Apel ini menjadi momen penting yang mencakup berbagai aspek krusial dalam menjamin kualitas pelayanan.


Pengecekan Kehadiran: Memastikan seluruh unit pelayanan, mulai dari Poli Umum, Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), Apotek, hingga Tata Usaha, siap beroperasi tepat waktu.


Evaluasi Pelayanan: Meninjau kendala yang terjadi pada hari sebelumnya untuk segera dicarikan solusi perbaikan.


Briefing Program: Menyampaikan informasi terbaru mengenai program kesehatan nasional maupun daerah yang harus segera diimplementasikan.


Doa Bersama: Menanamkan niat tulus dalam melayani pasien agar setiap tindakan yang dilakukan bernilai ibadah.


Dalam arahannya, Kepala Puskesmas Bolo, Nurjanah, S.Kep., Senin (16/3/2026), sering menekankan pentingnya penerapan 3S (Senyum, Sapa, Salam) bagi setiap petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.


"Apel pagi adalah momentum kita untuk menyatukan visi. Kita ingin setiap pasien yang datang ke Puskesmas Bolo merasa disambut dengan hangat dan mendapatkan penanganan yang profesional sejak menit pertama," ujar Nurjanah dalam salah satu kesempatan apel pagi.


Dengan rutinitas apel pagi yang konsisten, tingkat kedisiplinan pegawai senantiasa terjaga, sehingga masyarakat tidak perlu menunggu lama untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Koordinasi antarunit pun menjadi lebih cair dan terstruktur, yang pada gilirannya meminimalisir potensi kesalahan administrasi maupun tindakan medis di lapangan.


Komitmen Puskesmas Bolo dalam menjaga kualitas pelayanan ini merupakan wujud nyata dedikasi para tenaga kesehatan dalam memberikan yang terbaik bagi masyarakat Kecamatan Bolo dan sekitarnya. Dengan semangat kebersamaan dan profesionalisme, Puskesmas Bolo terus berupaya menjadi garda terdepan pelayanan kesehatan yang ramah, cepat, dan tepat.

 

Dompu, Media Aspirasi - Personil Polsek Woja dengan sigap mengambil langkah cepat mengevakuasi seorang pria inisial SU (22) dari amukan warga, Kamis (22/2/2024) dini hari sekira pukul 02.35 Wita.

Pria asal Dusun Woro Desa Bakajaya, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu ini kepergok nekad masuk ke rumah seorang warga bernama Atiah (60) warga Dusun Wawonduru, Kecamatan Woja diduga hendak melakukan pencurian.

Kapolsek Woja, Iptu Zainal Arifin, S.Ip., dalam keterangannya membenarkan adanya seorang pria yang diamankan petugas di areal persawahan Desa Wawonduru, yang sempat digebukin warga.

Menurut keterangan warga, awalnya sekira pukul 01.05 Wita pria tersebut dipergoki oleh seorang warga hendak masuk ke dalam rumah Atiah. Saat itu warga yang mengetahui langsung meneriakinya maling.

"Sontak terduga pelaku kaget dan berlari keluar menuju areal persawahan," sebut Kapolsek.

Akan tetapi, nahas dialami terduga, di mana kebetulan di sekitar itu ada sejumlah anak muda dan warga Dusun Ratobaka Desa Wawonduru yang masih begadang mendengar teriakkan dan langsung pengejaran hingga berhasil mendapatkan terduga dan langsung dihadiahi beberapa kali pukulan.

"Karena banyak warga yang berdatangan di rumah Kepala Dusun dan ingin menghakimi terduga, Kepala Dusun setempat kemudian melaporkan kejadian tersebut ke anggota Polsek Woja," papar Kapolsek.

Selanjutnya pukul 01.35 wita Anggota Polsek Woja, Babinsa Desa Wawonduru dan Babinsa Desa Bakajaya tiba di Dusun Ratobaka Desa Wawonduru, lalu melakukan evakuasi namun sempat terhambat akibat warga yang relatif banyak.

"selanjutnya Anggota Polsek Woja meminta bantuan Anggota Polres Dompu guna melakukan evaluasi," jelas Kapolsek.

Hingga akhirnya, sekira Pukul 02.30 wita anggota Polres Dompu tiba di Dusun Ratobaka Desa Wawonduru, kemudian langsung melakukan evakuasi dan dibawa serta diamankan di Ruangan Pidum Sat Reskrim Polres Dompu.

Kapolsek menambahkan, menurut keterangan SU, bahwa dirinya datang ke Dusun Ratobaka Desa Wawonduru untuk menemui Pacarnya inisial AS (19). Namun, pada saat tiba di rumah pacarnya tersebut SU diteriaki Maling oleh warga sekitar.

"Karena diteriaki Maling, SU langsung melarikan diri," ujar Kapolsek.

Dengan adanya kejadian tersebut pihaknya menghimbau warga agar tidak melakukan aksi main hakim sendiri dan tentunya akan melakukan koordinasi dengan pihak terkait, melakukan penggalangan terhadap keluarga SU.
"Sembari melakukan monitoring perkembangan situasi guna terciptanya situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif," pungkasnya(Armin).

 

Bima, Pilar NTB.- Kegiatan Jumat Khusyu Pemerintah Kabupaten Bima Jumat (23/2) di Masjid As-Salam Desa Parado Wane Kecamatan parado dimanfaatkan Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri SE,.M.IP dan Wakil Bupati H.Dahlan M.Noer untuk memberikan arahan kepada warga desa di Kecamatan tersebut menjelang pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di sejumlah TPS di kecamatan Parado Sabtu (24/2).

Bupati Bima yang didampingi Kapolres Bima AKBP Eko Sutomo S.IK.,M.IK, Ketua MUI Kabupaten Bima TGH. Abdul Rahim Haris MA, Ketua Baznas Kabupaten Bima Drs. H. Zainuddin, para Staf Ahli, Asisten, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Camat Parado Hamzah,S.Sos dan Kepala Bagian lingkup sekretariat daerah Bupati Bima menyampaikan beberapa arahan.

Bupati dan Wakil bersama-sama hadir ingin memastikan bahwa pemerintah daerah mendorong suksesnya Pemilu untuk semua calon yang berkompetisi tanpa ada diskriminasi.

Oleh karena itu, Bupati mengingatkan bahwa tidak ada pihak yang bisa mewujudkan kebersamaan, kedamaian dan ketertiban di wilayah kecamatan Parado selain adanya kesadaran dalam diri masyarakat dan kewajiban menaati aturan yang berlaku. Ungkap Bupati.

Bupati juga menyampaikan, "Perbedaan pilihan dalam Pemilu tidak boleh merusak hubungan ukhuwah Islamiyah dan silaturahmi diantara sesama masyarakat.
Kita membutuhkan situasi damai karena usai pesta demokrasi, masyarakat akan kembali melakukan kegiatan keseharian pertanian pendidikan dan lain sebagainya.

Untuk itu, perlu dipahami bahwa tugas menjaga keamanan dan ketertiban bukan semata-mata tanggung jawab TNI dan Polri, tetapi harus ada kesadaran hukum dari warga masyarakat". Ungkap Bupati dihadapan jamaah Masjid As Salam Parado Wane.

Bupati Bima dalam arahannya juga berharap PSU dapat terlaksana dengan baik, sehingga tahapan berikutnya dapat diselesaikan sehingga penetapan caleg terpilih.
Pada kesempatan tersebut Bupati IDP menyerahkan bantuan senilai Rp. 10 juta kepada takmir masji As Salam untuk pengadaan karpet masjid tersebut.

Khatib TGH. Abdurrahim Haris MA, dalam khutbahnya menjelaskan pentingnya keutamaan bulan Sya'ban namun bulan tersebut terkadang banyak dilalaikan oleh umat Islam, padahal bulan Sya'ban dimana amal diangkat diatas langit". Jelasnya(Armin)
Diberdayakan oleh Blogger.