Agenda Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2025 Dalam Rapat Paripurna DPRD NTB, Senin 30 Maret 2026
Mataram - Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2025 dalam rapat paripurna DPRD NTB, Senin (30/3). LKPJ ini menjadi refleksi capaian tahun pertama kepemimpinan Iqbal–Dinda periode 2025–2030, sekaligus menggambarkan ketahanan kinerja daerah di tengah berbagai tekanan ekonomi dan kebijakan nasional.
Dalam penyampaiannya, gubernur menegaskan bahwa pembangunan NTB tetap mengacu pada visi “Bangkit Bersama Menuju NTB Provinsi Kepulauan yang Makmur dan Mendunia”, yang diturunkan dalam tujuh misi pembangunan dan tiga agenda prioritas, yakni pengentasan kemiskinan ekstrem, penguatan ketahanan pangan, serta pengembangan pariwisata kelas dunia.
Dari sisi makroekonomi, NTB mencatat pertumbuhan sebesar 3,22 persen dengan sektor tambang dan 8,33 persen tanpa sektor tambang. Meski sektor pertambangan mengalami kontraksi signifikan, sektor lain seperti industri pengolahan, pariwisata, pertanian, dan jasa keuangan tetap tumbuh positif dan menjadi penopang utama ekonomi daerah.
Gubernur menjelaskan bahwa dinamika pertumbuhan ekonomi 2025 tidak dapat dilepaskan dari perubahan asumsi dasar perencanaan. Saat penyusunan RPJMD, target pertumbuhan disusun menggunakan asumsi ceteris paribus—yakni kondisi faktor-faktor lain dianggap tetap—dengan titik awal pertumbuhan ekonomi 5,3 persen pada akhir 2024.
“Dalam skenario awal, dengan kenaikan moderat sekitar 0,70 persen, NTB ditargetkan bisa mencapai pertumbuhan 6 persen pada 2025. Namun, saat kami mulai menjabat, kondisi tersebut berubah drastis akibat kontraksi sektor tambang, sehingga titik awal pertumbuhan justru berada di angka minus 1,47 persen,” jelasnya.
Perubahan asumsi tersebut memaksa pemerintah daerah melakukan penyesuaian strategi secara cepat. Alih-alih mempertahankan target moderat, pemerintah mendorong akselerasi pertumbuhan untuk keluar dari zona kontraksi. Hasilnya, pertumbuhan ekonomi NTB berhasil kembali ke zona positif pada triwulan berikutnya hingga mencapai kinerja akhir yang dinilai progresif.
Selain pertumbuhan ekonomi, indikator kesejahteraan juga menunjukkan tren positif. Tingkat kemiskinan pada September 2025 tercatat 11,38 persen, menurun dibandingkan Maret 2025 (11,78 persen) dan September 2024 (11,91 persen), serta melampaui target nasional. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 73,97 dengan kategori tinggi, sementara tingkat pengangguran terbuka berada di angka 3,05 persen, lebih rendah dari rata-rata nasional.
Dari sisi lingkungan dan inovasi, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tercatat 77,40, sedangkan Indeks Inovasi Daerah mencapai 73,25 dengan kategori sangat inovatif.
Dalam pengelolaan keuangan, Pemprov NTB mencatat capaian signifikan dengan realisasi pendapatan daerah sebesar Rp6,476 triliun atau 99,79 persen dari target, serta realisasi belanja sebesar Rp6,051 triliun atau 93,14 persen. Gubernur juga menegaskan keberhasilan pemerintah daerah memasuki tahun anggaran 2026 tanpa beban utang tidak terencana, setelah menyelesaikan kewajiban lebih dari Rp280 miliar di awal masa jabatan.
Meski demikian, tantangan fiskal tetap ada, terutama akibat kebijakan nasional seperti efisiensi anggaran dan implementasi Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD) yang berdampak pada penurunan beberapa sumber pendapatan daerah. Pemerintah pun melakukan langkah intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan, termasuk optimalisasi pajak dan retribusi daerah.
Gubernur menegaskan bahwa capaian tersebut merupakan hasil kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, DPRD, hingga masyarakat. Ia juga menekankan bahwa tahun pertama kepemimpinannya merupakan fase pembelajaran sekaligus konsolidasi.
“Tahun pertama ini adalah ruang evaluasi dan pembelajaran. Bekal dari satu tahun ini menjadi dasar untuk membangun kerja sama yang lebih kolaboratif, inklusif, dan efektif ke depan,” ujarnya.
Pemerintah Provinsi NTB dibawah kepemimpinan Iqbal-Dinda berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi pembangunan guna menjaga momentum pertumbuhan dan mewujudkan NTB yang makmur dan mendunia
