MATARAM Media pilarNTB.com– Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mempertegas komitmennya dalam memperkuat ekosistem pemerintahan digital. Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri, menyatakan bahwa penguatan keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) bukan sekadar aspek pendukung, melainkan fondasi mutlak demi menjamin pelayanan publik yang aman, andal, dan tepercaya.
Pernyataan tersebut ditegaskan Wagub saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Audit Internal Keamanan SPBE Provinsi NTB di Kantor Inspektorat, Selasa (5/4/2026). Menurutnya, ketergantungan pemerintah pada sistem digital saat ini mencakup seluruh lini, mulai dari perencanaan anggaran hingga komunikasi strategis.
Mitigasi Risiko di Tengah Digitalisasi
Meskipun digitalisasi menawarkan efisiensi dan transparansi, Wagub mengingatkan adanya risiko laten yang membayangi, seperti ancaman kebocoran data hingga potensi kelumpuhan layanan publik akibat serangan siber.
"Kita berada di era di mana tata kelola pemerintahan sangat bergantung pada sistem digital. Ini memberi kemudahan besar, namun risikonya juga nyata. Audit internal keamanan SPBE kini menjadi kebutuhan mendasar, bukan lagi pilihan," ujar Wagub Indah di hadapan peserta Bimtek.
Ia membedah tiga peran strategis audit keamanan dalam birokrasi:
Standardisasi: Memastikan aplikasi memenuhi protokol keamanan informasi.
Deteksi Dini: Menemukan celah kerentanan sebelum dieksploitasi oleh pihak luar.
Akuntabilitas: Membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemerintahan yang terlindungi.
"Audit bukan untuk mencari kesalahan, melainkan menemukan celah. Lebih baik kita yang menemukan kelemahan itu lebih awal daripada menghadapi serangan dari luar yang merugikan," tambahnya.
Wagub juga menginstruksikan penguatan kolaborasi antara Dinas Kominfotik sebagai pengampu sistem dan infrastruktur, dengan Inspektorat sebagai pengawal pengawasan dan audit. Sinergi ini diharapkan dapat menghapus pola kerja parsial dalam pengelolaan SPBE di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Selain aspek teknis, Wagub menekankan bahwa transformasi digital harus dibarengi dengan manajemen risiko yang matang, perlindungan data pribadi, serta peningkatan literasi digital bagi aparatur sipil negara (ASN). "Transformasi digital tanpa keamanan adalah risiko, namun dengan audit yang kuat, transformasi digital akan menjadi kekuatan," tegasnya.
Senada dengan hal tersebut, perwakilan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Didik Hardiyanto, mengapresiasi langkah progresif Pemprov NTB. Ia menilai kolaborasi antara aspek teknis (Kominfotik) dan pengawasan (Inspektorat) merupakan kunci keberhasilan keamanan siber nasional.
"Tanpa keamanan yang mumpuni, kepercayaan publik akan runtuh. Audit keamanan SPBE adalah instrumen krusial untuk memastikan standar pemerintahan digital tetap terjaga di tengah ancaman siber yang terus meningkat," kata Didik.
Kegiatan Bimtek yang berlangsung selama dua hari ini diikuti oleh perwakilan Dinas Kominfo dan Inspektorat dari seluruh kabupaten/kota se-NTB. Melalui inisiatif ini, NTB berambisi mewujudkan pemerintahan digital yang tidak hanya modern dan terintegrasi, tetapi juga tangguh dalam menghadapi tantangan keamanan di masa depan.
Posting Komentar