Mataram, Media pilarNTB.Com.27 April 2026 – Di bawah langit cerah Bumi Gora, semangat otonomi daerah kembali digelorakan. Memperingati tiga dekade perjalanan kemandirian daerah, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menegaskan kembali posisinya sebagai pilar penting dalam mewujudkan visi besar bangsa: Asta Cita.
Peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) ke-30 ini bukan sekadar seremoni rutin. Dalam apel yang berlangsung khidmat di halaman Kantor Gubernur NTB, Wakil Gubernur Indah Dhamayanti Putri menyampaikan pesan fundamental dari Menteri Dalam Negeri: bahwa otonomi adalah "jantung" dari pemerataan kemakmuran.
Saat menyampaikan amanat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri menjelaskan, bahwa otonomi daerah merupakan instrumen penting dalam mempercepat pemerataan pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah.
“Momentum strategis ini menjadi komitmen bersama dalam menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat melalui penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, responsif, dan berorientasi pada kesejahteraan,” jelas Mendagri.
Sesuai tema hari Otda tahun ini “Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita”, harus mencerminkan semangat kemandirian daerah dalam mengelola potensi lokal secara optimal, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Mendagri juga menekankan, bahwa keberhasilan pembangunan nasional sangat bergantung pada kuatnya koordinasi dan sinkronisasi antara pusat dan daerah.
“Tanpa kolaborasi yang solid, tujuan besar pembangunan tidak akan tercapai secara maksimal,” terangnya
Untuk itu, sejumlah langkah strategis menjadi fokus dalam memperkuat pelaksanaan otonomi daerah, di antaranya;
Pertama, integrasi perencanaan dan penganggaran antara pemerintah pusat dan daerah guna menghindari tumpang tindih program serta meningkatkan efektivitas pembangunan.
Kedua, reformasi birokrasi berbasis hasil (outcomes) yang didukung digitalisasi terintegrasi dan inovasi daerah, sehingga pelayanan publik menjadi lebih cepat, transparan, dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Ketiga, penguatan kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi pendapatan asli daerah dan pengelolaan keuangan yang lebih mandiri dan berkelanjutan.
Keempat, peningkatan kolaborasi antar daerah dalam menangani isu-isu strategis lintas wilayah seperti transportasi, lingkungan, pengelolaan sampah, hingga pengembangan ekonomi regional.
Selain itu, Pemerintah Daerah juga didorong untuk fokus pada pemenuhan layanan dasar dan pengentasan ketimpangan, termasuk akses pendidikan, kesehatan, air bersih, sanitasi, dan perlindungan sosial, khususnya di wilayah tertinggal, terluar, dan terpencil.
Dalam menghadapi tantangan global, perhatian juga diarahkan pada penguatan ketahanan daerah, meliputi ketahanan pangan, stabilitas ekonomi, serta mitigasi bencana akibat perubahan iklim.
Sejumlah agenda prioritas turut disoroti, antara lain upaya mewujudkan swasembada pangan dan energi, pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan, penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan, serta pengembangan kewirausahaan untuk membuka lapangan kerja.
Di sektor sosial, peningkatan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan menjadi perhatian utama melalui kolaborasi lintas sektor, penguatan sumber daya manusia, digitalisasi layanan, serta pemenuhan gizi masyarakat termasuk melalui program makan bergizi.
Di akhir sambutan, ditegaskan bahwa capaian 30 tahun pelaksanaan otonomi daerah harus menjadi pijakan untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Dengan kerja sama dan sinergi yang kuat antara seluruh pemangku kepentingan.
“Diharapkan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat dapat terus diwujudkan secara merata di seluruh Indonesia,” pungkas Mendagri.
Posting Komentar