BIMA, media pilarNTB.com — Pemandangan memprihatinkan kembali mencoreng dunia pendidikan di Kabupaten Bima. Sekolah Dasar Negeri (SDN) Ragi mendadak disegel oleh oknum tim sukses (timses) politik lokal. Aksi ini diduga kuat dipicu oleh penolakan terhadap Kepala Sekolah baru yang belum lama ini dilantik oleh Pemerintah Daerah. Kamis (23/07/26)
Langkah sepihak tersebut ditengarai sebagai wujud kekecewaan lantaran figur calon kepala sekolah yang disokong oleh kelompok tersebut gagal terpilih dan tak dilantik oleh Bupati serta Wakil Bupati Bima.
Dampak dari pertikaian politik ini langsung menghantam pihak yang paling tidak bersalah. Ratusan murid yang datang sejak pagi dengan seragam rapi dan semangat belajar, beserta para guru yang siap menunaikan tugas mencerdaskan bangsa, justru mendapati gerbang sekolah mereka terkunci rapat oleh rantai dan gembok.
Pendidikan yang semestinya steril dari intervensi politik praktis kini justru dijadikan alat tawar dan alat penyanderaan demi kepentingan segelintir kelompok.
"Ini bukan sekadar konflik rotasi jabatan, melainkan bentuk pengabaian terang-terangan terhadap hak dasar anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan aman," ujar salah seorang warga setempat dengan nada prihatin.
Padahal, rotasi maupun promosi jabatan di lingkungan Dinas Pendidikan merupakan kewenangan prerogatif pemerintah daerah yang dilindungi oleh undang-undang. Kekecewaan atas keputusan pejabat daerah seharusnya disalurkan melalui mekanisme hukum atau ruang dialog yang bermartabat — bukan dengan mengorbankan fasilitas publik.
Aksi penyegelan ini dinilai telah melampaui batas etika berpolitik. Saat amarah politik dilampiaskan dengan cara melumpuhkan sarana edukasi, nilai-nilai demokrasi yang sehat runtuh dan berganti menjadi kesewenang-wenangan.
Di luar gerbang yang tergembok, suasana haru bercampur kekecewaan membuncah dari para orang tua murid. Aminah (38) — bukan nama sebenarnya — tak mampu menyembunyikan rasa sedih dan marahnya saat melihat sang buah hati berdiri kebingungan di tepi jalan.
"Anak saya sudah siap dari subuh, semangat sekali mau sekolah. Begitu sampai, pintunya tutup pake batu dan kayu di pagar sekolah. Katanya ada urusan pergantian Kepala Sekolah. Kami orang tua tidak paham urusan politik, yang kami tahu anak-anak punya hak untuk belajar," tutur Aminah dengan suara bergetar.
Ia menegaskan, persoalan siapa yang dilantik atau tidak dilantik sepenuhnya merupakan urusan internal dinas dan pemerintah daerah. Mengorbankan anak-anak demi ego politik adalah tindakan yang sangat tidak adil.
Aminah dan para orang tua murid lainnya mendesak agar pihak-pihak yang berselisih dapat menahan diri dan menyelesaikan sengketa ini secara bijak tanpa mengganggu kegiatan belajar mengajar.
"Tolonglah, kalau ada masalah politik atau janji yang belum ditepati, selesaikan di kantor Bupati atau Dinas Pendidikan, jangan sekolah yang ditutup. Kalau seperti ini, yang paling rugi anak-anak kami. Kami cuma ingin mereka bisa belajar dengan tenang," pungkasnya penuh harap.
Dunia pendidikan membutuhkan ketenangan dan stabilitas untuk mencetak generasi masa depan. Aparat penegak hukum dan Pemerintah Kabupaten Bima diharapkan segera mengambil langkah tegas untuk membuka kembali akses sekolah, sekaligus memberikan tindakan hukum terukur agar preseden buruk seperti ini tidak terus berulang di bumi Bima.
Sebab bagaimanapun, politik sejatinya adalah alat untuk membangun daerah — bukan untuk merenggut masa depan anak-anak yang sedang menuntut ilmu.
Penulis: jubair ar-Qamar
Posting Komentar