BIMA, PilarNTB – Dinas Kesehatan Kabupaten Bima terus memperkuat kolaborasi lintas sektor dan lintas program dalam mendorong keberhasilan penerapan Integrasi Layanan Primer (ILP) sebagai bagian dari agenda Transformasi Layanan Primer di Kabupaten Bima.
Upaya tersebut diwujudkan melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Penerapan Integrasi Layanan Primer (ILP) yang digelar Kamis, 6 Agustus 2026, bertempat di Rumah Dinning Santi, Kota Bima.
Rakor tersebut diikuti berbagai unsur strategis, mulai dari perwakilan lintas program Dinas Kesehatan Kabupaten Bima, perangkat daerah terkait, Camat Bolo, pemerintah desa dari tiga desa yang menjadi lokus pilot project ILP di Kecamatan Bolo, Kepala Puskesmas Bolo, hingga perwakilan masing-masing klaster layanan ILP Puskesmas Bolo.
Kegiatan ini menjadi ruang strategis untuk menyamakan persepsi, memperjelas pembagian peran, sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam memastikan implementasi ILP berjalan secara terpadu hingga tingkat desa.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bima, Hj. Nurul Wahyuti, SE., MM, saat membuka kegiatan menegaskan bahwa keberhasilan ILP tidak dapat dibebankan hanya kepada sektor kesehatan. Menurutnya, diperlukan keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan agar transformasi pelayanan kesehatan primer benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Implementasi ILP tidak dapat dilaksanakan oleh sektor kesehatan saja. Diperlukan komitmen dan sinergi pemerintah desa, kecamatan, perangkat daerah, puskesmas, kader, serta masyarakat agar pelayanan kesehatan primer semakin berkualitas, mudah diakses dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat,” tegas Nurul Wahyuti.
Ia menambahkan, penguatan Posyandu menjadi salah satu aspek penting dalam keberhasilan penerapan ILP. Posyandu diharapkan tidak hanya menjadi tempat pelayanan kesehatan bagi kelompok sasaran tertentu, tetapi berkembang sebagai pusat layanan kesehatan terintegrasi di tingkat desa.
Penguatan tersebut sejalan dengan arah kebijakan Kementerian Kesehatan yang menempatkan pelayanan primer sebagai fondasi penting dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pendekatan siklus hidup.
Dengan pendekatan tersebut, pelayanan kesehatan diharapkan dapat dilakukan secara lebih komprehensif, mulai dari kelompok ibu dan anak, usia produktif, hingga lanjut usia, sekaligus memperkuat upaya promotif dan preventif di tengah masyarakat.
Sementara itu, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bima, Ashadi Husen, SKM., M.HKes, dalam laporannya menekankan bahwa koordinasi lintas sektor menjadi bagian penting dalam memastikan implementasi ILP tidak berjalan sendiri-sendiri.
Menurutnya, dibutuhkan kesamaan pemahaman dan komitmen antara pemerintah daerah, kecamatan, pemerintah desa, puskesmas, kader, serta unsur masyarakat agar setiap program dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
“Melalui rapat koordinasi ini diharapkan terbangun komitmen bersama lintas program dan lintas sektor dalam mendukung penerapan Integrasi Layanan Primer di Kabupaten Bima. Sinergi yang kuat menjadi kunci untuk mewujudkan pelayanan kesehatan primer yang terpadu, berkualitas, mudah diakses, serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat,” jelas Ashadi.
Rakor juga diisi dengan pemaparan materi dari narasumber Dinas Kesehatan Kabupaten Bima serta Dr. Djuwaidin dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMDES).
Materi yang disampaikan menitikberatkan pada pentingnya dukungan pemerintah desa dalam memperkuat kelembagaan Posyandu sekaligus memastikan keterlibatan desa dalam mendukung keberlanjutan penerapan ILP.
Kolaborasi tersebut dinilai menjadi fondasi penting karena keberhasilan transformasi layanan primer tidak hanya ditentukan oleh kesiapan fasilitas dan tenaga kesehatan, tetapi juga oleh dukungan pemerintah di tingkat desa serta partisipasi aktif masyarakat.
Melalui Rakor ini, Dinas Kesehatan Kabupaten Bima berharap terbentuk pola kerja yang semakin terintegrasi antara lintas program dan lintas sektor. Dengan sinergi yang kuat, implementasi ILP di tiga desa lokus pilot project Kecamatan Bolo diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam menghadirkan pelayanan kesehatan primer yang lebih dekat, terpadu, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Pada akhirnya, transformasi layanan primer bukan sekadar perubahan pola pelayanan kesehatan, melainkan upaya membangun ekosistem kesehatan yang melibatkan seluruh unsur masyarakat dari tingkat kabupaten hingga desa.
Posting Komentar