MATARAM Media pilarNTB.com,— Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) terus menyuarakan pentingnya penguatan kebijakan fiskal nasional yang lebih adil dan adaptif, khususnya bagi daerah kepulauan. Langkah strategis ini dinilai krusial guna mempercepat pemerataan pembangunan sekaligus mendongkrak kesejahteraan masyarakat di bumi Gora.
Wakil Gubernur NTB, Indah Dhamayanti Putri, menegaskan bahwa bagi wilayah kepulauan seperti NTB, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memiliki peran yang sangat vital. APBN bukan sekadar instrumen penghitungan angka dan anggaran rutin, melainkan instrumen keadilan pembangunan yang nyata.
"APBN harus hadir sebagai solusi untuk menjawab tantangan geografis yang nyata, memotong disparitas konektivitas antarwilayah, serta mengompensasi tingginya biaya pelayanan publik yang selama ini menjadi beban khas daerah kepulauan," ujar Wagub yang akrab disapa Umi Dinda tersebut.
Aspirasi ini disampaikan secara langsung di hadapan jajaran Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dalam agenda kunjungan kerja mereka ke NTB. Pemprov NTB memanfaatkan momentum tersebut untuk menegaskan kembali urgensi hubungan fiskal pusat-daerah yang lebih proporsional. Dengan formula yang lebih berimbang, daerah diharapkan memiliki ruang fiskal yang cukup untuk tumbuh secara kuat, mandiri, dan berkelanjutan.
Fokus Sektor Unggulan dan Inovasi Pembiayaan
Di tengah berbagai tantangan dan keterbatasan fiskal yang ada, Provinsi NTB terbukti tetap mampu menunjukkan tren pertumbuhan ekonomi yang positif. Guna menjaga momentum ini, Pemprov NTB terus bergerak lincah mengoptimalkan sinergi dengan pemerintah pusat untuk memperkuat sejumlah sektor penopang ekonomi daerah.
Fokus pembangunan saat ini diarahkan pada pemantapan pariwisata berkualitas, penguatan ketahanan pangan, akselerasi hilirisasi komoditas unggulan, pengembangan ekonomi syariah, hingga peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
Lebih dari itu, keterbatasan anggaran tidak membuat inovasi daerah mandek. Pemprov NTB kini gencar mendorong skema pembiayaan kreatif (creative financing) di luar jalur konvensional serta memperkuat iklim investasi daerah untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur strategis.
Melalui kolaborasi yang semakin solid antara pemerintah pusat dan daerah, kebijakan fiskal ke depan diharapkan menjadi lebih responsif, inklusif, dan berkeadilan. Sinergi inilah yang diyakini akan menjadi fondasi utama dalam mewujudkan visi besar: NTB Makmur Mendunia.
Posting Komentar