Bima media pilarNTB.com– Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bima menggelar Rapat Kerja (Raker) bersama Kepala Dinas beserta jajaran pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bima pada Rabu (20/5/2026). Rapat yang berlangsung di ruang komisi ini fokus membahas sejumlah penanganan infrastruktur krusial yang tersebar di beberapa wilayah kecamatan.
Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bima menegaskan bahwa agenda rapat kerja ini merupakan bentuk respon cepat dan tindak lanjut konkret lembaga legislatif atas gelombang pengaduan masyarakat, serta serapan aspirasi yang diterima langsung oleh Pimpinan dan Anggota Komisi III selama turun ke lapangan.
Tercatat ada 7 (tujuh) agenda utama yang dibahas secara mendalam dalam pertemuan tersebut, antara lain:
Pembahasan Bronjong Tebing di Kecamatan Bolo.
Penanganan Jembatan Roboh di Kecamatan Langgudu.
Perbaikan Infrastruktur Jalan di lintas Desa Kore – Sanggar.
Normalisasi dan Penguatan Tebing/Embung Sungai Nare di Kore – Sanggar.
Perawatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kecamatan Wera.
Optimalisasi Embung Ama Baina di Desa Parangina, Kecamatan Sape.
Strategi Penanganan Sampah daerah. "Semua poin yang dibahas hari ini adalah kebutuhan mendesak masyarakat. Mulai dari akses transportasi seperti jembatan roboh di Langgudu dan jalan Kore-Sanggar, hingga proteksi pemukiman warga dari banjir melalui normalisasi sungai dan pemasangan bronjong," ujar perwakilan Komisi III di sela-sela rapat.
Mengingat kebijakan efisiensi anggaran secara nasional yang masih berlaku hingga saat ini, Komisi III dan Dinas PUPR sepakat bahwa eksekusi program-program tersebut harus mengedepankan asas skala prioritas. Pihak legislatif dan eksekutif dituntut bersinergi untuk menyaring mana program yang harus segera ditangani secara darurat (emergency response) dan mana yang bisa masuk ke skema penganggaran reguler.
Harapan ke Depan
Melalui rapat kerja ini, semua pihak berharap berbagai permasalahan infrastruktur di Kabupaten Bima dapat tertangani dengan baik dan tepat sasaran. Meskipun dihadapkan pada keterbatasan kemampuan keuangan daerah, komitmen untuk memberikan pelayanan publik yang prima dan merata di seluruh wilayah Kabupaten Bima tetap menjadi prioritas utama demi keselamatan serta kesejahteraan masyarakat.
Posting Komentar