SENGGIGI, Media pilarNTB.com – Pemerintah Kabupaten Bima kembali menorehkan prestasi gemilang di tingkat regional. Bupati Bima, Ady Mahyudi, secara resmi menerima penghargaan Pemerintah Daerah Berprestasi kategori "Pengendalian Inflasi" dalam ajang bergengsi Kemendagri Awards 2026 Se-Nusa Tenggara dan Maluku.
Acara yang diinisiasi oleh Kementerian Dalam Negeri ini berlangsung khidmat di Ballroom Hotel Merumatta, Senggigi, pada Selasa malam (19/5/2026). Atas capaian ini, Kabupaten Bima berhak membawa pulang trofi penghargaan beserta bantuan dana insentif senilai Rp2 Miliar sebagai Terbaik II tingkat Kabupaten. Posisi Terbaik I diraih oleh Kabupaten Sumba Timur (hadiah Rp3 Miliar), sementara Terbaik III ditempati Kabupaten Maluku Tenggara (hadiah Rp1 Miliar).
Konsistensi dan Indikator Penilaian
Kategori Pengendalian Inflasi ini dinilai berdasarkan ketatnya regulasi dan kebijakan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga secara konsisten dan terukur. Indikator utama penilaian meliputi kepatuhan pelaporan data, dukungan penuh alokasi anggaran daerah, serta efektivitas eksekusi program di lapangan.
Apresiasi berskala regional ini diberikan atas keberhasilan mengintegrasikan pengendalian inflasi dengan dua program prioritas nasional lainnya, yakni penanganan kemiskinan dan percepatan penurunan angka stunting. Langkah ini dipandang sebagai wujud nyata komitmen Pemkab Bima dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
"Penghargaan ini tentu saja menjadi bukti nyata keberhasilan pemerintah daerah dalam menjalankan berbagai program strategis yang berfokus pada perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat," ujar Bupati Bima, Ady Mahyudi, yang hadir langsung bersama Wakil Bupati dr. H. Irfan Zubaidy serta jajaran pejabat Pemkab Bima.
Strategi Lintas Sektor Bappeda: Anggaran Rp248,2 Miliar
Di tempat terpisah, Kepala Bappeda Kabupaten Bima, Hariman, S.E., M.Si., memaparkan bahwa keberhasilan intervensi makro ekonomi dan sosial ini merupakan buah dari kolaborasi solid lintas sektor. Sedikitnya 16 perangkat daerah dan 21 Puskesmas dikerahkan untuk menjalankan 127 sub-kegiatan dengan total alokasi anggaran mencapai Rp248,2 Miliar.
Hariman menjelaskan, penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bima difokuskan pada tiga strategi utama:
Pengurangan Beban Pengeluaran: Dioptimalkan melalui penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), PBI JKN, bantuan sosial, beasiswa, hingga BLT Desa.
Peningkatan Pendapatan Masyarakat: Dilakukan lewat rangkaian pelatihan kerja, suntikan modal usaha, fasilitasi alat dan mesin pertanian (alsintan), serta bantuan benih berkualitas.
Penurunan Kantong Kemiskinan: Difokuskan pada pembangunan infrastruktur dasar berbasis masyarakat, seperti jaringan irigasi, Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), dan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S).
Dampak Nyata: Angka Kemiskinan dan Stunting Turun Signifikan
Kerja keras kolektif tersebut berdampak langsung pada perbaikan data makro daerah. Berdasarkan capaian tahun 2025, persentase penduduk miskin di Kabupaten Bima berhasil ditekan menjadi 12,59%, turun 0,32% dari tahun sebelumnya. Lonjakan performa paling signifikan terlihat pada angka kemiskinan ekstrem yang berhasil dipangkas dari 2,04% pada tahun 2024 menjadi hanya 0,41% pada tahun 2025 (mengalami penurunan sebesar 1,63%).
Indikator Makro Capaian Sebelumnya Capaian Tahun 2025 Status
Penduduk Miskin 12,91% (2024) 12,59% Turun 0,32%
Kemiskinan Ekstrem 2,04% (2024) 0,41% Turun 1,63%
Angka Stunting 17,33% (Target) 12,22% Melampaui Target
Selain kemiskinan, sektor kesehatan juga mencatatkan raport hijau. Melalui alokasi anggaran sebesar Rp53,86 Miliar yang tersebar di 13 perangkat daerah, Pemkab Bima sukses memaksimalkan intervensi stunting secara terpadu—mulai dari layanan kesehatan ibu dan anak, pemenuhan gizi, hingga edukasi sanitasi. Hasilnya, angka stunting Kabupaten Bima tahun 2025 menyusut tajam hingga 12,22%, jauh melampaui target awal yang ditetapkan sebesar 17,33%.
Peran Strategis TPID Kabupaten Bima
Keberhasilan penanganan inflasi di daerah ini tidak lepas dari peran taktis Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Bima. Berdasarkan SK Bupati Bima Nomor: 188.45/100/03.4 Tahun 2025, tim ini dikomandoi langsung oleh Sekretaris Daerah, Adel Linggi Ardi, S.E., bersama Inspektur Kabupaten Bima, Iwan Setiawan, S.E., selaku Sekretaris Tim, dengan melibatkan instansi vertikal serta kepala perangkat daerah terkait.
Tim TPID bertugas merumuskan kebijakan pengendalian inflasi dengan menyelaraskan arah kebijakan nasional dan kondisi riil di pasar lokal, sekaligus melakukan koordinasi intensif guna mengantisipasi lonjakan harga kebutuhan pokok di wilayah Kabupaten Bima.
Agenda akbar Kemendagri Awards 2026 ini turut dihadiri oleh 56 kepala daerah dan perwakilan Forkopimda dari empat provinsi, yang terdiri dari 11 daerah dari NTB, 23 daerah dari NTT, 11 daerah dari Maluku, dan 11 daerah dari Maluku Utara. (PilarNTB)
Posting Komentar